RASI MAGETAN – Sekolah Rakyat Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur masih kekurangan guru agama Islam dan Bahasa Jawa serta 5 siswa memilih mengajukan pengunduran diri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri memastikan, kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat berjalan dengan daik. “Sekolah Rakyat berjalan dengan baik kendati ada 5 siswa yang mundur dan guru belum terpenuhi,” ujarnya melalui pesan singkat Minggu (10/8/2025).
Nurhadi menambahkan, untuk kebutuhan guru agama Islam sementara ini masih bisa diampu oleh pengasuh. SR Kabupaten Ponorogo juga belum memiliki guru muatan lokal atau guru Bahasa jawa. Saat ini belum ada pembelajaran di sekolah rakyat Kabupaten Ponorogo karena masih menuntaskan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) yang berjalan salama 2 pekan. “Untuk guru memang masih belum lengkap. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memang belum ada, sementara diampu oleh pengasuh. Selain itu guru mulok (muatan lokal) dalam hal ini Bahasa Jawa juga belum. Kita akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memenuhi guru tersebut,” imbuhnya.
Lima siswa mengajukan pengunduran diri.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Arief Effendi mengatakan sebanyak 5 siswa Sekolah Rakyat mengundurkan diri. Lima siswa yang mundur adalah 3 anak jenjang SD dan 2 anak jenjang siswa SMP. “Alasannya karena siswa itu belum siap tinggal di asrama alias masih mbok-mbok en atau belum bisa lepas dari orang tua. Ada juga karena alasan kesehatan,” katanya.
Terhadap 5 siswa yang mengundurkan diri Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo menurut Arief Effendi akan mengajukan pergantian siswa. Pihaknya telah melakukan home visit ke rumah siswa yang mengundurkan diri dan orang tua siswa juga telah telah membuat surat pernyataan. “Ke lima siswa yang mundur dari Sekolah Rakyat telah dilakukan home visit. Orang tua juga telah membuat pernyataan lalu disitu ada kronologi yang ditulis. Mereka akan dicarikan pengganti karena ada beberapa yang antri untuk belajar,” ucapnya.
Sementara Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo yang meninjau SR pada Hari Rabu (6/8) meminta pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan penggantian siswa dan pemenuhan guru siswa. Dia mengaku akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo agar segera bisa dilengkapi. “Guru penentunya bukan sekolah, tetapi langsung dari kemensos. Jadi e sistemnya seperti apa. Kami mendorong untuk segera percepatan,” kata Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Riyanto.
Sebelumnya Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Ponorogo untuk memastikan pelaksanaan kegiatan MPLS di SR Ponorogo pada Hari Senin (4/8) lalu. Dia mengatakan, dari data ada 115 siswa mundur dari sekolah rakyat. Dia memastikan siswa yang mundur dari SR hanya 1 koma sekian persen dari 9.700 lebih siswa. “ Kita nggak bisa maksa. Kami ganti dengan siswa lain yang juga banyak ngantri di belakangnya, berdasarkan data. Jadi kita tidak membuka pendaftaran,” ujarnya.
Sementara terkait kebutuhan guru, data yang ada di seluruh Indonesia dari 1400 guru diterima, yang tidak memenuhi panggilan sebanyak 143 orang. Guru mundur karena sebagian besar diterima sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Pemerintah Daerah. “Untuk guru itu kan ada cadangan, jadi ya kita ambil dibawahnya sesuai kebutuhan mapel disitu,” ucapnya. (DmS)
