Kadin Pariwisata Ponorogo Pastikan Pembangunan Monumen Reog Tetap Lanjut Ditengah KPK Dalami Dugaan Adanya Praktek Korupsi dalam Pengerjaannya.

RASI MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur memastikan pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) tetap berlanjut sesuai dengan perencanaan pasca KPK mengamankan Bupati Ponorogo Sugiro Sancoko dalam operasi tangkap tangan dugaan kasus jual beli jabatan. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, menyampaikan bahwa proyek tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan yang tertuang di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan akan berlanjut hingga tahun 2026.
“Pembangunan Monumen Reog Ponorogo ini tetap berjalan sesuai perencanaan. Progres maupun tahapannya sudah diatur dalam APBD 2026,” ujar Judha saat ditemui di kantornya, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Saat ini, tahap yang sedang berjalan adalah pembangunan main building atau bangunan utama berupa struktur patung dan kerangkanya. Sementara pada pertengahan tahun 2025, pemerintah akan melanjutkan dengan cut and build atau pematangan lahan untuk area parkir dan fasilitas pendukung lainnya. “Sekarang progresnya sudah hampir selesai untuk struktur utamanya. Tahun depan kami lanjutkan pematangan lahan,” jelasnya.

Judha menambahkan, pemerintah telah menyusun masterplan dan perencanaan lengkap agar kawasan MRMP menjadi destinasi wisata unggulan Ponorogo. Selain monumen utama, kawasan itu akan dilengkapi berbagai fasilitas umum (fasum) dan sarana penunjang wisata yang diusulkan pembangunannya pada tahun 2026.
“Harapan kami, meskipun belum sepenuhnya jadi, kawasan Monorobo sudah mulai menggerakkan perekonomian warga. Tahun 2026 nanti kami fokus pada pembangunan fasilitas umum,” katanya.

Menurutnya, pembangunan MRMP tidak hanya berfungsi sebagai ikon wisata, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Ia mengungkapkan, warga sekitar yang sebelumnya bekerja sebagai penambang kini mulai beralih menjadi pelaku usaha jasa wisata, seperti membuka warung, penginapan, hingga layanan wisata lokal.
“Transformasi masyarakat sudah mulai terlihat. Dari yang dulu bekerja di pertambangan, sekarang mulai beralih ke sektor wisata. Ini perubahan positif yang nyata,” terang Judha.

Terkait kabar adanya pemeriksaan dari lembaga penegak hukum KPK , Judha menegaskan bahwa pihaknya melaksanakan pembangunan sesuai aturan dan tahapan yang berlaku. “Kami bekerja sesuai prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan. Sampai sekarang belum ada permintaan keterangan dari pihak manapun,” tegasnya.

Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut. Disbudparpora Ponorogo juga telah mengajukan proposal bantuan dana ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian PUPR agar proyek strategis daerah itu bisa segera rampung. “Kami sudah melengkapi semua persyaratan, mulai dari DED, hingga readiness criteria (RC). Tinggal menunggu asistensi dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (DmS)