RASI MEDIA — Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obatan dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmad Hidayat mengatakan, pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. “Kalau dari sisi kebutuhan obat memang berkurang. Sehingga kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting,” kata Rohmad saat dikonfirmasi, Rabu (23/9/2026).
Menurut Rohmad, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, di antaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran. “Untuk hipertensi, diabetes itu tetap kami sediakan. Sedangkan obat-obat yang sifatnya suportif, itu juga kami kurangi,” ujarnya.
Pelayanan Posyandu Tetap Berjalan
Rohmad memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan Posyandu di Magetan. Pelayanan Posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP). “Kalau bagi kami, tetap berjalan seperti biasa. Posyandu kami juga sudah berjalan terintegrasi dengan ILP,” katanya.
Ia menjelaskan, Posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak. Pelayanannya mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan enam standar pelayanan minimal (SPM). “Posyandu itu tidak hanya kesehatan saja. Jadi ada enam SPM, yang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, dan lainnya,” kata Rohmad.
Dalam sektor kesehatan, kegiatan Posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya. “Kalau Posyandu kan enggak ada pengobatan. Posyandu itu lebih ke arah kegiatan promotif dan preventif,” ujarnya.
Rohmad mengatakan, pelayanan Posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. “Jadi tidak hanya melayani balita dan ibu saja, tapi seluruh siklus hidup. Yang di desa-desa silakan datang ke Posyandu, dilakukan pemeriksaan, penyuluhan,” katanya.
Dukungan Kegiatan di Desa Berpotensi Terdampak
Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Rohmad mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada sejumlah kegiatan pendukung Posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta dukungan transportasi atau insentif kader Posyandu. “Mungkin bagi desa-desa, dampaknya terutama pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil juga, dan untuk kadernya, transport kadernya. Insentif, artinya. Mungkin itu berdampak,” ujarnya.
Dinas Kesehatan, kata Rohmad, tetap memberikan dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik. Namun, nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya. “Kami ada support anggaran dari DAK nonfisik. Ya, meskipun jumlahnya juga berkurang. Tapi intinya tetap kami laksanakan,” kata Rohmad.
Rohmad menegaskan, pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan Posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. “Intinya, tetap kami laksanakan,” ujarnya.
