Politik & Pemerintahan
Ajukan 3 Raperda Perijinan dan Retribusi, Bupati Magetan Berharap ada Perluasan Obyek Retribusi Untuk Tingkatkan Retribusi.
Published
2 tahun agoon
By
rasinews
RASI FM – Kabupaten Magetan yang masuk ke dalam 21 Kabupaten Kota Pilot project MPP Digital yang dicanangakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dipastikan akan memberikan kemudahan pengurusan perijinan. Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, ditunjuknya Kabupaten Magetan menjadi salah satu dari 21 Kabupaten kota dari 514 yang memiliki program mall pelayanan publik di Indonesia akan berdampak kepada pelayanan perngurusan perijinan. Dengan penetapan tersebut dipastikan tidak ada kesulitan dalam pengurus perijinan dan investasi di Kabupaten Magetan.
“Magetan ini 21 Kabupaten Kota Pilot project MPP Digital dari 514 yang memiliki program mall pelayanan publik di Indonesia, Artinya dari indikator itu kemudahan perijinan itu ya lumayan kalau dilihat dari indikator karena dipantau oleh Kemenpan RB,” ujarnya.
Bupati Magetan Suprawoto menambahkan, keberadaan MPP digital yang memberikan kemudahan pengurusan perijinan dan investasi di Kabupaten Magetan diharapkan akan berdampak pada peningkatan dari sektor retribusi dan perpajakan.
“Tadi ada yang menanyakan insentif, itu bisa pembebasan pajak, retribusi yang dikurangi. Diharapkan ada peningkatan PAD, tentu baik di insentif maupun ekstensif artinya memperluas obyek retribusi,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Magetan mengajukan 3 rancangan peraturan daerah yaitu rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal insentif dan investasi. Ketiga rancangan peraturan daerah tentang tersebut saat ini masih dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh tim dari DPRD Kabupaten Magetan dan tim dari pemerintah daerah untuk digodok menjadi Peraturan daerah. (DmS)
1,240 total views, 3 views today
You may like

DPRD Magetan Konsultasi ke KPK Bahas Program Anggaran Rp3 Juta per RT

Komisi Gabungan DPRD Magetan Akan Sidak Lokasi Tambang Cv Putra Anugrah Yang Sempat Ditutup Namun Beroperasi Kembali.

Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Menjadi Sorotan DPRD Magetan Dalam Sidang Paripurna Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2024.

Terkuak Pengelolaan Keuangan Koperasi MSI yang Amburadul dalam RDP Dengan Komisi B DPRD Magetan, Sejak Didirikan Defisit Rp 700 Juta.

Kecamatan Panekan Jadi Kantong Kemiskinan di Magetan, Anggota DPRD Magetan Dorong Ada Industri Pertanian.

Geser PDIP, Ratno Resmi Jabat Pimpinan DPRD Kabupaten Magetan.


