Krisis Global Ancam Ketahanan Pangan, DPR Minta Indonesia Perkuat Cadangan dan Lindungi Petani

RASI MEDIA – Kondisi pangan global kini berada dalam ancaman serius seiring memanasnya konflik geopolitik dunia. Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memperparah tekanan harga pangan global yang sebelumnya sudah terdampak konflik Rusia dan Ukraina. Dua konflik besar ini dinilai memicu ketidakseimbangan pasokan dan distribusi pangan dunia. Akibatnya, harga pangan terus merangkak naik, sementara ketersediaan semakin menurun di tengah tingginya permintaan global.

Situasi ini memperburuk kegagalan program Millennium Development Goals (MDGs) dalam menekan angka kelaparan global. Saat ini, sekitar satu miliar penduduk dunia masih terancam kelaparan, bahkan tidak sedikit yang meninggal akibat krisis pangan. Target Sustainable Development Goals (SDGs) poin kedua untuk mengakhiri kelaparan pada 2030 pun terancam gagal akibat perubahan ekstrem peta pangan global.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan kegagalan dunia dalam mengelola distribusi pangan. “Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika dan Israel membuat ketidakpastian semakin tinggi sehingga negara produsen cenderung menahan stok untuk kebutuhan sendiri,” paparnya.

Menurut Riyono, kegagalan distribusi global berdampak langsung pada kenaikan harga dan menurunnya ketersediaan pangan. Ia menilai komoditas pangan kini telah berubah menjadi alat politik yang kerap merugikan petani. “Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sementara produsen utamanya yakni petani justru tetap miskin,” tambahnya.

Menghadapi ancaman tersebut, Riyono mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Pertama, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan, termasuk menjaga cadangan beras nasional yang telah menembus 4 juta ton agar tetap berkualitas dengan manajemen yang baik.

Kedua, negara harus memberikan perlindungan maksimal kepada petani sebagai produsen utama pangan. Pemerintah diminta mempertahankan harga gabah kering panen (GKP) dan jagung yang saat ini relatif baik, serta memperkuat skema perlindungan seperti asuransi pertanian guna mengantisipasi risiko gagal panen akibat perubahan iklim dan potensi kemarau panjang.

Ketiga, Riyono menegaskan pentingnya menjaga anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak terkena efisiensi. Ia menilai alokasi anggaran sebesar Rp60 triliun harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan jika diperlukan, mengingat sektor ini menjadi kunci ketahanan pangan dan sumber protein masyarakat.“Langkah-langkah ini penting untuk melindungi Indonesia dari dampak krisis pangan global. Negara harus hadir memastikan harga pangan tetap terjangkau dan distribusi berjalan hingga ke pelosok desa,” tegas Riyono.