RASI MEDIA — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menegaskan kewajiban seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membeli telur langsung dari peternak lokal. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan BGN akan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara operasional (suspend) terhadap SPPG yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. “Barusan saya dapat laporan dari para peternak bahwa harga di tingkat retail naik, tapi di tingkat peternakan tidak naik,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan Strategi Pemberdayaan Peternak dan Usaha Mikro Dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin (1/6/2026).
Nanik menambahkan, kebijakan pembelian telur ke peternak telah beberapa kali disampaikan dalam berbagai forum bersama pemerintah daerah maupun BGN. Kondisi tersebut terjadi karena peningkatan permintaan telur belum sepenuhnya dinikmati peternak. Keuntungan justru lebih banyak dinikmati pedagang atau pihak perantara. Karena itu, Nanik menginstruksikan seluruh SPPG di Magetan untuk membeli telur langsung dari peternak setempat tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. “Hari ini saya instruksikan ulang, seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Kalau tidak membeli langsung ke peternak, dapurnya saya suspensi,” tegasnya.
Nanik juga meminta Koperasi, SPPG dan para mitra penyedia bahan pangan segera melakukan intervensi pasar dengan menyerap telur langsung dari peternak lokal agar harga telur di tingkat kandang kembali membaik. Bahkan, BGN memberikan target waktu satu minggu untuk melihat dampak kebijakan tersebut terhadap harga telur di tingkat peternak. ” Jadi saya minta langsung beli ke petani dulu sampai harga stabil agar harga telur di Magetan ini naik lagi. Saya hitung satu minggu dari ini harus ada pergerakan harga. Kalau tidak ada pergerakan harga, 71 SPPG saya tutup. Harus memakai telur dari Magetan dan beli dari petani,” katanya.
Tidak hanya itu, BGN juga mengingatkan bahwa setiap SPPG wajib melibatkan sedikitnya 15 pemasok lokal sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui program MBG. “Kalau ketahuan tidak memakai 15 supplier, maka kita suspend dapurnya karena tujuan program ini adalah meningkatkan ekonomi rakyat,” tambah Nanik.
