Connect with us

Pendidikan

Ini Harapan Ketua PGRI Terhadap Raperda Perlindungan Guru Non PNS Yang Digodog Dewan

Published

on

Ini Harapan Ketua PGRI Terhadap Raperda Perlindungan Guru Non PNS Yang Digodog Dewan

Rasi Fm – Ketua PGRI Kabupaten Magetan Sundarto menyambut baik raperda perlindungan guru non PNS inisiatif dari DPRD Kabupaten Magetan yang saat ini masih digodok . Dia mengatakan, melalui raperda tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan gaji guru honorer yang mencapai 1.500 lebih di Magetan. Gaji guru non PNS di Kabupaten Magetan menurutnya masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Meski belum mendapat kesempatan menjadi PNS setidaknya kontrak kerja guru honorer disesuaikan dengan kontrak daerah.
“ Harapannya Perda ini betul-betul membumi di Magetan, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan yang selama ini memang ada banyak masalah. Masalah pertama menurut saya yang urgen tu adalah banyaknya guru honorer dan ini bekerja sudah puluhan tahun bekerja HR mereka sangat di bawah layak, di bawah kemanusiaan lah kalau saya bilang karena antara 200 sampai 500 . Dengan keadaan kehidupan yang berat seperti sekarang ini memang saatnya lah pemerintah daerah melalui DPR apresiasi mereka memberikan penghasilan yang sedikit layak untuk penghidupan mereka. Bisa menggaji lebih layak sehingga di dunia pendidikan itu lebih konsentrasi karena tidak hanya memikirkan perut.
Selain untuk meningkatkan gaji dari para guru honor non PNS, raperda perlindungan guru non PNS diharapkan juga mampu mengantisipasi kebutuhan guru pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun tersebut lebih dari 1.500 guru akan memasuki masa pensiun. Raperda yang digodok DPRD Magetan diharapkan akan mampu mengatasi maslah pendidikan yang akan terjadi di Kabupaten Magetan.
“ Raperda perlindungan guru non PNS ini nanti bisa mengurai pemasalahan sampai tahun 2024 Ketika sekarang ini jumlah honorer itu 100 sampai 1.550. Nanti pada tahun 2023 itu ada tsunami pensiun dari guru-guru juga itu berarti pada tahun 2023 nanti kebutuhan guru akan lebih dari itu dan ini harus kita persiapkan, harus pemerintah daerah harus mempersiapkan skenario ke depan. Jadi jangan hanya berpikir anggaran ini kita mengusulkan PNS sekian PNS didasarkan pada kemampuan daerah, tidak semuanya dibiayai oleh pemda,” imbuhnya.
Sebelumnya DPRD Kabupaten Magetan menggodok Rancangan peraturan daerah Perda perlindungan guru non PNS Kab Magetan tersebut terkait perlindungan guru non PNS untuk meningkatkan taraf hidup guru non PNS masih banyak yang berada di bawah guru honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun yang masuk ke 21 bulannya hanya menerima Rp 500.000 sementara untuk tahun 2006 satu bulannya hanya menerima gaji Rp 200.000. (DmS)

Baca Juga:  20 Pasien Terkonfirmasi Positif Covid 19 di Magetan Sudah Menerima Kompensasi

 353 total views,  3 views today