RASI MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Magetan membuka secara terang isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial demi menemukan solusi bersama. Hal itu disampaikan Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Magetan, Suwito, usai rapat pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial, di ruang pertemuan Kantor Bupati Magetan. Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas berbagai permasalahan yang memiliki potensi mengganggu stabilitas sosial. Salah satunya pembahasan dinamika terkait Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) yang selama ini menjadi perhatian publik.“Yang kita lihat di rapat ini kan pemantapan kewaspadaan dini. Otomatis, karena tugas kami sebagai lembaga yang menyatukan, maka isu-isu yang berpotensi publik perlu kami angkat. Salah satunya masalah MTA,” ujar Suwito.
Meski begitu, Suwito memastikan bahwa pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final. “Dari hasil tadi, tentu kita akan mendengarkan apa yang disampaikan MTA. Nanti juga ada rapat lanjutan, termasuk pendalaman dengan tokoh-tokoh tertentu,” jelasnya.
Suwito menyampaikan bahwa persoalan MTA bukanlah isu baru di Magetan. Ia mencatat, dinamika itu sudah muncul sejak Juli 2023 dan berlanjut hingga saat ini. Bahkan beberapa kalai Kepala DInas Bakesbangpol berganti, permaslaahan pembangunan gedung MTA juga belum bisa diselesaikan. “Informasinya mulai Juli 2023. Itu terus berlanjut, dari masa Bu Irmawati, lalu Pak Bimo, lalu berganti lagi,” terangnya.
Menurutnya, Bakesbangpol berupaya menciptakan dialog terbuka agar masalah tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di masyarakat. “Kami berharap mereka sendiri yang menjelaskan dan menyampaikan secara terbuka. Pancingan saya seperti itu,” ujar Suwito.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memfasilitasi komunikasi agar Magetan tetap kondusif dan setiap permasalahan dapat ditangani secara proporsional. “Intinya, kita jaga komunikasi, kita rawat kerukunan. Semua untuk kepentingan masyarakat Magetan,” tutupnya.
