RASI MEDIA – Anggaran pembangunan toilet sekolah dasar (SD) di 235 desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan, Jawa Timur. Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Didik Haryono, menilai usulan anggaran sekitar Rp5 miliar tersebut belum didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pendidikan. Menurut Didik, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Magetan seharusnya memiliki data mengenai kondisi sarana sanitasi di masing-masing sekolah. Data tersebut semestinya menjadi dasar penentuan sekolah yang mendapatkan pembangunan atau perbaikan toilet. “Menurut saya, program ini tidak didasarkan pada skala prioritas. Dikpora itu kan punya data, sekolah mana yang punya toilet, sekolah mana yang toiletnya rusak. Mestinya didahulukan yang itu,” ujarnya melalui sambungan telepon Senin (23/6/2026)
Didik mempertanyakan pola penganggaran yang menetapkan satu pembangunan toilet untuk setiap desa atau kelurahan. Menurut dia, kebutuhan setiap sekolah tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan wilayah administratif. “Ini pokoknya satu desa satu. Anggarannya Rp5 miliar. Padahal ada sekitar 90 ruang kelas sekolah negeri yang rusak. Nah, di APBD ini tidak ada usulan renovasi sekolah sama sekali, justru toilet yang diperbaiki,” imbuhnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memetakan kondisi sekolah, mulai dari toilet yang rusak berat, rusak sedang hingga toilet yang masih layak digunakan. “Semua sekolah saya yakin sudah punya toilet. Memang mungkin ada yang rusak. Nah, ini harus dipilah mana yang rusak berat, rusak sedang, belum rusak. Jangan kemudian dipukul rata satu desa dapat jatah satu,” katanya.
Didik juga mempertanyakan pola penganggaran yang memecah pekerjaan menjadi banyak lokasi dengan nilai relatif kecil. Ia khawatir kebijakan tersebut lebih berorientasi pada pembagian pekerjaan daripada pemenuhan kebutuhan pendidikan. “Kalau saya melihat polanya, karena toilet itu nanti anggarannya kecil-kecil, dipecah banyak lokasi. Pendekatannya pendekatan proyek, bagi-bagi proyek, bukan pada kebutuhan dunia pendidikan yang sebenarnya,” ucapnya.
Selain persoalan toilet sekolah, Didik menyoroti belum adanya usulan renovasi terhadap ruang kelas yang mengalami kerusakan. Menurut dia, kondisi tersebut justru semestinya menjadi perhatian dalam penyusunan APBD. Didik menegaskan Banggar DPRD Magetan tidak serta-merta menolak program tersebut. Namun, usulan anggaran harus dirasionalisasi berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah. “Di Badan Anggaran kami tidak menolak, tetapi harus dirasionalisasi usulan itu. Dari data Dikpora berapa yang rusak, harus diprioritaskan itu. Ada kebutuhan dasar yang lebih penting,” katanya.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur pendidikan seharusnya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Selain pendidikan, menurut Didik, pembangunan jalan dan sektor pertanian juga harus mendapat perhatian. “Dalam penyusunan anggaran kami berharap didasarkan pada skala prioritas. Prioritas utama kita itu jalan, sekolah, pertanian,” ujarnya.
Didik juga mempertanyakan minimnya usulan peningkatan sektor pariwisata dalam rancangan anggaran, padahal Magetan memiliki potensi wisata yang cukup besar. “Kalau Magetan itu wisata, tetapi untuk peningkatan kepariwisataan tidak ada. Makanya ini nanti di Banggar kita akan minta rasionalisasi dan jangan dipaksakan,” katanya.
Menurut Didik, apabila setelah pembahasan usulan tersebut tetap dinilai tidak rasional, Banggar memiliki kewenangan untuk tidak menyetujuinya. “Usulan toilet Rp5 miliar itu, menurut saya, jelas tidak rasional kalau tujuannya hanya bagi-bagi pekerjaan. Pokoknya ini harus diawasi,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan anggaran nantinya benar-benar mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan kondisi sekolah, bukan sekadar pembagian alokasi berdasarkan wilayah. “Kalau tidak dilempar ke publik, pasti nanti lolos semua. Kita ini terbatas. Kalau dibuka di ruang publik, mereka juga punya tanggung jawab,” pungkas Didik.
