RASI MAGETAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo akan melaksanakan Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) triwulan III tahun 2025. Survei ini sejatinya bukan kali pertama dilakukan, namun tahun ini cakupan sampelnya diperluas sehingga jumlah perusahaan yang dilibatkan lebih banyak dibanding sebelumnya. Dengan langkah itu, BPS berharap kualitas data ekonomi yang dihasilkan semakin akurat dan mampu menggambarkan kondisi sektor industri di Ponorogo.
Kepala BPS Ponorogo, Evi Trisusanti, menjelaskan bahwa survei kali ini menargetkan selesai pada 15 Oktober 2025 karena waktu yang tersedia cukup mepet. Survei melibatkan 17 perusahaan sebagai responden, dengan data yang dikumpulkan berupa catatan produksi dan aktivitas usaha per bulan pada tiga bulan terakhir tahun 2024. “Sebenarnya datanya bukan yang baru, tapi data lampau yang sudah ada di perusahaan. Dengan memperbanyak sampel, kami bisa menangkap karakteristik sektor industri di Ponorogo lebih baik, meskipun daerah ini bukan wilayah industri besar,” kata Evi.
Lebih lanjut, Evi menyebutkan bahwa survei ini berdampak langsung pada kualitas data pertumbuhan ekonomi daerah. Pada triwulan II tahun 2025, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Ponorogo mencapai 6,71 persen, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari sektor primer. Namun, karena keterbatasan data, capaian tersebut baru bisa dirinci ke dalam tiga lapangan usaha, yakni primer, sekunder, dan tersier. “Dengan survei IBS yang lebih luas, data pertumbuhan ekonomi bisa lebih detail dan berkualitas. Pengumpulan data juga lebih efisien karena menggunakan aplikasi FASIH, bukan lagi berbasis kertas, sehingga petugas dan responden lebih mudah dalam proses pelaporan,” ujar Evi.
Evi menambahkan, BPS Ponorogo menyiapkan pendamping khusus untuk membantu perusahaan sampel agar proses pengisian kuesioner berjalan lancar. Ia berharap hasil survei tidak hanya menjadi potret statistik, tetapi juga memberi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi. “Harapan kami, data ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan. Dengan begitu, arah pengembangan ekonomi Ponorogo bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (DmS)
