RASI MAGETAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, mendesak pemerintah segera membeli 100 ribu ton gula petani yang saat ini menumpuk di gudang pabrik karena tidak terserap pasar. Desakan itu ia sampaikan usai mendampingi audiensi Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) bersama pimpinan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Kamis (21/8/2025).
Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, didampingi Wakil Ketua Panggah Santoso dan Yohan, serta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. “Komisi IV sepakat dengan aspirasi petani agar pemerintah segera membeli gula yang tidak laku terjual. Ini penting untuk menyelamatkan petani,” tegas Riyono melalui pesan singkat.
Selain isu gula, Komisi IV juga menyoroti anjloknya harga tetes tebu akibat terbitnya Permendag No.16 Tahun 2025 yang membebaskan impor etanol tanpa kendali. Harga tetes yang tahun lalu masih Rp2.500–Rp3.000 per kilogram kini anjlok menjadi Rp1.000–Rp1.400. “Aturan tersebut harus direvisi karena sangat merugikan petani tebu,” tegas Riyono.
Sekjen DPN APTRI, M. Nur Khabsyin, memastikan audiensi itu menghasilkan kepastian pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara untuk pembelian gula petani. “Komisi IV maupun Bapanas langsung menghubungi pihak Danantara, dan dipastikan besok pagi ada penandatanganan pencairan pembelian gula senilai Rp1,5 triliun,” ungkap Khabsyin.
Dalam pertemuan tersebut, DPN APTRI juga menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya konsistensi larangan impor gula, pengawasan ketat gula rafinasi agar tidak bocor ke pasar konsumsi, revisi Permendag No.16/2025, jaminan pupuk tepat waktu, hingga bantuan sarana angkut tebu dari lahan basah. Khabsyin mengingatkan, jika tuntutan itu tidak segera direalisasikan, dampaknya bisa fatal. “Program swasembada gula bisa gagal, pabrik gula berhenti beroperasi, terjadi PHK massal, hingga lumpuhnya ekosistem ekonomi berbasis tebu. Tanpa keberpihakan pemerintah, industri gula nasional bisa runtuh,” tegasnya. (DmS)
