Connect with us

Kum&KRIM

Kejaksaan Negeri Magetan : Kegiatan Pembangunan Embung Merugikan Negara.

Published

on

Diduga Tilep Anggaran 5 Proyek Embung dan Talud, Kades di Magetan Dijadikan Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Magetan.

Rasi Fm – Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan memastikan pembangunan embung di Desa Kalangketi tidak sesuai dengan prosedur. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Ely Rahmawati melalui Kasi pidsus Kejaksaan Negeri Magetan Sulistyono mengatakan, pembangunan embung yang dianggarkan dari Dana Desa ternyata tidak memiliki ijin dari Kementerian PUPR.
Sulistyono menambahkan pembangunan embung di Desa Kalangketi nantinya akan memanfaatkan jaringan irigasi yang dikelola oleh BBWS Das Solo sementara pembangunan embung tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian PUPR bahkan dalam pembangunannya tidak melakukan koordinasi dengan BBWS DAS Solo.
“Kemarin terindikasinya karena yang embung ini total loss, kenapa tidak ada ijin. Karena untuk membangun embung itu ternyata mengambil jaringan irigasi yang dikelola oleh balai besar wilayah sungai bengawan solo. Itu kan harus ada ijin dari kemeterian PUPR. Ijin tidka ada, perencanaan mateng dasar tidak ada, akhirnya BPKP mengaudit. Awalnya dihitung ada kekurangan fisik dari UNS, tapi kita ada ahli dari BBWS bengawan solo di kompere sama auditnya kegitan BPKP ternyata tidak ada ijinnya. Sejak awal kegiatan pembangunan embung ini merugikan negara,” ujarnya.

Baca Juga:  Warga Tidak Mampu Desa Gebyog Akan Bisa Menikmati Harga LPG 3 Kilogram Seharga Rp 16.000.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan, Jawa Timur menetapkan Kepala Desa Kalangketi Supangat terkait dugaan korupsi anggaran di 5 kegiatan pembangunan proyek embung dan talud di desanya. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Ely Rahmawati mengatakan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan kejaksaan, Kades Kalangketi diduga menilep anggaran pengerjaan 5 proyek selama tahun 2018 hingga 2020.
Selain penggunaan anggaran pembangunan embung selama 3 tahun, Kades Kalangketi juga diduga menilep anggaran pembagunan talut dari anggaran bantuan keuangan khusus desa BKKD tahun 2019 sebesar 670 juta. Modus yang digunakan Kepala Desa Kalangketi adalah dengan mencairkan anggara melalui bendahara dan mengelola sendiri uang yang digunakan untuk membangun talut.
Karena pembangunan embung dan talut tidak selesai dan tidak bisa difungsikan, masyarakat kemudian melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Magetan. Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur ada kerugian negara sebesar lebih dari Rp 489 juta.

Baca Juga:  9 Perguruan Pencak Silat di Magetan Ikuti Seleksi Atlet Kapolda Cup

 338 total views,  3 views today