RASI MEDIA – Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Magetan saat ini dalam kondisi kosong menyusul dinamika internal partai, termasuk setelah Ketua DPRD Magetan, Suratno, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) 2020–2024 oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Dewan Syuro DPC PKB Magetan, Kiai Mansur Abdullah, mengatakan, seluruh kepengurusan saat ini berstatus demisioner pasca musyawarah cabang (muscab) beberapa waktu lalu, sehingga roda organisasi praktis berhenti sementara. “Sekarang ini demisioner, belum disusun pengurusnya. Jadi kondisinya kosong, off,” ujarnya.
Ia menambahkan pasca musyawarah cabang PKB Magetan , terdapat tiga nama yang masuk dalam bursa calon pengurus inti. Namun, satu nama telah gugur sehingga kini tersisa dua kandidat yang menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).“Awalnya tiga orang, sekarang tinggal dua yang diseleksi jadi pengurus inti,” katanya.
Dua nama Riyin Nur Asiyah dan Agus Dwi Wibowo menurut Mansur Abdullah sempat dipanggil DPW Jawa Timur untuk melakukan rapat. Meski demikian, Mansur mengaku belum menerima arahan resmi dari DPP maupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) terkait penunjukan kepengurusan baru, termasuk kemungkinan penunjukan pelaksana harian (Plh).“Belum ada arahan. Kita masih nunggu keputusan DPP,” tegasnya.
Menurutnya, kewenangan penuh terkait penunjukan pengurus DPC PKB Kabupaten Magetan berada di tangan DPP, sehingga pihak DPC hanya bisa menunggu terbitnya surat keputusan (SK). Ia juga mengakui, kondisi kekosongan ini berdampak pada sejumlah agenda partai di daerah, termasuk proses pergantian antar waktu (PAW) anggota legislative beberapa waktu lalu.“ “Kewenangan ada di DPP. Siapa yang ditunjuk, itu hak DPP. Kalau belum ada penunjukan, semua proses ya off, termasuk PAW,” jelasnya.
Terkait penetapan Suratno sebagai tersangka, Mansur menilai partai seharusnya memberikan pendampingan hukum kepada kader yang tersangkut persoalan. Ia berharap DPP segera mengambil langkah cepat untuk menunjuk kepengurusan baru agar roda organisasi kembali berjalan normal di tengah situasi yang berkembang.“ “Kalau ada yang kena kasus, mestinya didampingi tim hukum dari PKB. Seharusnya cepat ditunjuk penggantinya supaya organisasi bisa jalan lagi,” pungkasnya.
