Rasi Fm – Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai lokus stunting oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas. Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmad Hidayat mengatakan, di Kabupaten Magetan terdapat 34 desa di 11 Kecamatan yang menjadi lokus kasus stunting. Stunting merupakan dari masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
“Kabupaten Magetan menjadi salah satu Kabupaten di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Bapenas menjadi kabupaten yang lokus stunting. Kemudian kami di Kabupaten juga melakukan asesmen penilaian di wilayah itu ada 34 totalnya desa di 10 atau 11 Kecamatan yang menjadi lokus stunting. Di wilayah tersebut itulah yang saat ini kami lakukan intervensi terkait penanganan stunting,” ujarnya.
Untuk mengatasi tingginya kasus stunting di Magetan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan membuat program poros posyandu puskesmas dan rumah sakit yang melibatkan bidan desa, dokter di puskesmas dan dokter di rumah sakit serta kerjasama dengan Habibi Institut. Untuk mengatasi kasus stunting Dinas Kesehtaan juga giat melakukan sosialisasi terhadap pasangan muda terkait stunting serta memantau ibu muda terkait perkambangan janin sehingga terpenuhi kebutuhan gizinya.
“Yang kita jadikan percontohan di Panekan, Desa Jabung. Kami ada poros posyandu puskesmas dan rumah sakit, Jadi ini melibatkan kader, bidan penanggung jawab desa, dokter puskesmas, dokter spesialis anak di rumah sakit. Ini yang kita keroyok, bayi yang stunting biar mendapat penanganan yang bagus supaya sebelum usia 2 tahun bisa diatasi, karena kalau sudah stunting yang sudah tidak bisa diapa-apakan,” imbuhnya.
Sebelumnya Rohmad Hidayat mengatakan, di Kabupaten Magetan tingginya angka kasus stunting dipicu pola asuh yang salah. Balita yang mengalami kasus stunting biasanya tidak diasuh sendiri oleh orang tua mereka karena sibuk bekerja sehingga dititipkan kepada orang lain.
Prosentase kasus stunting di Kabupaten Magetan saat ini mencapai 10,21 persen dari jumlah anak-anak yang dilakukan penimbangan di posyandu. (DmS)
