Riyono Caping: Negara Wajib Jamin Stok Pangan, 85 Daerah Masih Defisit Jelang Ramadhan

RASI MEDIA – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, menegaskan bahwa pangan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara. Ia menyatakan pemerintah harus memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses pangan bergizi. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara bertahap. “Pangan adalah jantung kedaulatan negara. Lima puluh persen masalah negara ada di perut rakyat yang harus dipenuhi pangan bergizi, mulai dari Sabang sampai Merauke,” tegas Riyono.

Riyono tekanan pemerintah wajib menjamin ketersediaan stok pangan di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan, dari daerah maju hingga daerah terluar dan tertinggal. Ia menyebut kehadiran negara dalam mengurus pangan rakyat harus dibuktikan melalui distribusi dan ketersediaan stok yang merata. “Stok pangan wajib terjamin di perkotaan sampai perdesaan, dari daerah maju sampai daerah terluar dan tertinggal sebagai bukti kehadiran negara mengurus pangan rakyatnya,” paparnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan tahun 2026 yang Merujuk hasil survei Badan Pangan Nasional (Bapanas) 2025, masih terdapat 85 kabupaten/kota yang mengalami defisit pangan. Wilayah tersebut didominasi wilayah timur Indonesia, dengan Papua mencatat defisit sebesar 35,6 persen dan Maluku 30,27 persen sebagai provinsi dengan tingkat defisit terbesar. Riyono menjelaskan defisit pangan terjadi ketika suatu daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri, baik dari sisi stok, akses, maupun distribusi. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga yang anomali hingga kelangkaan strategi pangan.

Ia mengingatkan sekitar 85 kabupaten/kota tersebut mengalami defisit komoditas penting seperti beras, minyak, hingga gula. Menurutnya, situasi ini tidak ideal menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadhan dan Lebaran. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi agar kondisi di wilayah defisit tidak memicu gejolak yang seolah-olah mencerminkan situasi nasional.

Riyono meminta Bapanas menyatukan ketat daerah-daerah yang masuk kategori defisit pangan. Ia mendorong pemerintah untuk memastikan stok aman dan harga tetap terjangkau masyarakat. “Bapanas harus menjaga ketat keberadaan 85 kabupaten yang masuk defisit pangan ini, jaga betul dan pastikan stok pangan aman sekaligus harga terjangkau masyarakat. Jangan sampai prestasi swasembada beras kita tercoreng karena rakyat berpikir harga beras masih mahal. Inilah yang harus dipahami dan diintervensi oleh negara,” tambahnya.

Selain itu, Riyono menekankan pentingnya penguatan pangan lokal dan peningkatan kapasitas produksi daerah sebagai solusi jangka panjang. Ia meminta pemerintah terus memonitor pembangunan food estate di Papua dan Maluku agar benar-benar berkontribusi dalam mengurangi angka defisit pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.