Jelang Penghapusan Honorer 2027, PGRI Magetan Sebut Masih Ada 160 Guru Honorer yang Mengabdi Untuk Pendidikan.

RASI MEDIA – Rencana penghapusan tenaga honorer pada 2027 oleh pemerintah  masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magetan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Magetan mencatat masih ada sekitar 160 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Ketua PGRI Kabupaten Magetan, Sundarto, mengatakan jumlah tersebut muncul seiring banyaknya guru dan kepala sekolah yang pensiun dalam setahun terakhir.  “Data di PGRI sekarang yang kami dapat dari forum honorer itu ada sekitar 160 guru yang sekarang statusnya honorer di sekolah-sekolah negeri,” ujar Sundarto.

Menurutnya, kondisi kekurangan guru di Magetan memang terjadi, terutama pada sekolah negeri. Meski demikian, jumlahnya dinilai tidak sebesar kabupaten maupun kota lain di Jawa Timur karena sebelumnya pemerintah daerah telah melakukan antisipasi dengan mengangkat banyak tenaga honorer menjadi ASN maupun PPPK. “Kalau di Magetan sekarang memang ada kekurangan guru, terutama guru negeri, itu betul sekali. Cuma tidak sebesar kabupaten sebelah-sebelah,” katanya.

Sundarto menjelaskan, persoalan kekurangan guru diperkirakan terus bertambah karena gelombang pensiun masih berlangsung. Selain guru yang pensiun, banyak kepala sekolah juga memasuki masa purnatugas sehingga posisi kepala sekolah diisi dari guru aktif. Dampaknya, ruang kelas kembali kosong.

Ia memperkirakan kebutuhan guru akan semakin besar lantaran terdapat sekitar 130 kebutuhan kepala sekolah di Magetan. “Kalau sekarang ada sekitar 160 kelas yang diisi guru honorer, kemudian kekurangan kepala sekolah sekitar 130, berarti nanti bisa ada hampir 300 kelas kosong,” ungkapnya.

Meski pemerintah pusat menargetkan penghapusan tenaga honorer pada 2027, Sundarto mengaku optimistis persoalan tersebut masih dapat diselesaikan. Ia berharap pemerintah pusat membuka kembali akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar guru honorer yang belum tercatat dapat masuk dalam sistem dan memperoleh solusi status kepegawaian. “Kami berharap nanti ada regulasi baru atau kebijakan pemerintah yang baru yang mengakomodasi teman-teman yang sekarang masih honorer,” jelasnya.

Selain itu, PGRI juga meminta pemerintah daerah segera membuat roadmap pendidikan jangka panjang. Pemetaan itu dinilai penting untuk menghitung kebutuhan guru berdasarkan jumlah kelahiran, jumlah siswa, hingga kemungkinan regrouping sekolah. “Pemetaan itu harus dibikin dari sekarang karena ini terus berjalan. Harus ada roadmap pendidikan Magetan yang jelas,” tegas Sundarto.

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak membuat guru honorer merasa ditinggalkan. Menurutnya, para guru honorer selama ini telah menjadi pengisi kekosongan tenaga pendidik dengan pengabdian besar meski menerima honor terbatas. “Mereka mengisi ruang kelas yang seharusnya diisi negara dengan gaji yang layak. Mereka tetap mengajar dengan sukarela. Itu luar biasa,” pungkasnya.