Connect with us

Pendidikan

Tingkatkan Pemahaman UU Pers, Puluhan Sedulur Wartawan Magetan Ikuti Rapat Tukar Pendapat Dengan Pengacara Senior Magetan dan Solopos Institut.

Published

on

Tingkatkan Pemahaman UU Pers, Puluhan Sedulur Wartawan Magetan Ikuti Rapat Tukar Pendapat Dengan Pengacara Senior Magetan dan Solopos Institut.

Rasi fm – Puluhan jurnalis yang tergabung dalam group media social Sedulur wartawan Magetan mengikuti kegiatan rapat tukar pendapat dan seminar terkait pemahaman UU Pers dalam lingkup kerja wartawan yang diselenggarakan oleh MOI bekerja sama dengan PT Renata Mediatama Indonesia di Angkringan Bara Desa Sumber Dodol Kecamatan Panekan. Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap UU pers dan peningkatan SDM wartawan di Magetan. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Indra Priangkasa selaku pakar hukum dan pengacara senior dari Magetan serta pemateri Syifaul Arifin dari Solopos Institut.
Di sesi pertama kegiatan rapat tukar pendapat dan seminar Indra Priangkasa memaparkan kerentanan penggunaan UU ITE oleh perangkat hukum dalam penyelesaian kasus sengketa pers. Selaku jurnalis selain harus memahami UU PERS sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, seorang wartawan menurut Priangkasa juga harus memiliki pemahaman terhadap UU hukum pidana dan UU ITE. Wartawan menurutnya juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan analisa dalam menyajikan berita sehingga berita yang disajikan akan berkualitas.
“Penting selain peningkatan perlindungan juga peningkatan kualitas. Saya pesan mari kita asah kemampuan kita dalam menganalisa permasalahan, sehingga kualitas kita terlihat,” ujarnya.
Sementara Syifaul Arifin dari Solopos Institut menekankan pentingnya wartawan memahami UU Pers dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan. Syifaul Arifin juga memaparkan penegak hukum yang lebih sering menggunakan UU ITE untuk menjerat kasus pers. Padahal UU ITE menurutnya disahkan untuk digunakan mengatur perdagangan melalui transaksi elektronik.
Meski telah ada kesepakatan MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung namun permasalahan pers masih di selesaikan dengan UU Pidana maupun UU ITE karena penegak hukum masih mengabaikan MOU tersebut. Untuk menyikapi fenomena tersebut redaktur SoloPos memastikan wartawan harus memahami UU Pers selaku payung hukum dalam menjalankan tugas wartawan.
“Jadi wartawan sekarang tidak hanya digugat tetapi sekarang banyak yang menjadi korban kekerasan kalau dulu dianiaya, kantornya dirusak atau diculik, sekarang kasusnya bukan seperti itu, tetapi akun anda akan diretas media soslanya, anda akan dibuly. Selama tahun 2021 ada 14 kasus,” ujarnya. (DmS)

Baca Juga:  Jabat Kapolres Baru, AKBP Yakhob Silvana Delareskha Fokus Bantu Pemerintah Daerah Turunkan Status PPKM

 284 total views,  3 views today