RASI MEDIA – Masih banyaknya pengaduan program MBG oleh masyarakat di nomor pengaduan yang dibuka oleh DPC PDIP di Kabupaten Magetan, Jawa Timur membuat Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana Sasa akan melakukan sidak pasca lebaran. Menurutnya MBG bukan program gratis, tapi dibiayai negara untuk memberikan makan gratis kepada pelajar. “ MBG bukan program gratis, ini dibiayai oleh negara dari pajak masyarakat. Tidak sepenuhnya gratis. Saya mengirim surat ke SPPG di Magetan untuk perbaikan, Jika setelah lebaran tidak ada perbaikan saya akan sidak,” ujarnya usai kegiatan buka bersama di Kantor DPC PDI Perjuangan Magetan, Sabtu (14/3/2026).
Berbagai permasalahan program MBG di Kabupaten Magetan masih perlu pembenahan baik porsi makanan bergizi, kualitas makanan yang belum maksimal, SOP manageman dapur serta pengawasan dan pelaporan warga yang belum ditangani oleh pengawas MBG. “ SPPG harus melibatkan tenaga profesional seperti chef atau ahli gizi agar kualitas makanan dan kandungan nutrisi tetap terjaga mengingat porsi yang dimasak mencapai ribuan porsi,” imbuhnya.
Di juga mengajak masyarakat untuk berani jika menemukan menu program MBG tidak sesuai stanadar melalui media sosial. Menurutnya kritik dari masyarakat kepada SPPG juga harus ditanggapi dengan perbaikan kualitas MBG. “ Masyarakat masih mengeluhkan kualitas makanan. Kalau memang tidak bener naikkan, ini jamannya media sosial. No viral no justice,” ucapnya.
Sebelumnya sejumlah permaslaahn MBG di Magetan dikeluhkan masyarakat baik dari sisi menu yang diduga tidak sesuai dengan pagu anggaran, kualitas MBG serat sejumlah SPPG yang belum memiliki SLHS sehingga harus di berhentikan sementara serta penanggung jawb BGN di Magetan yang tidak pernah bisa dikonfirmasi.
