RASI MEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur memastikan penghentian sementara operasional enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan disebabkan persoalan administrasi maupun evaluasi kinerja. Seluruh dapur tersebut disuspensi sementara karena dana operasional belum dicairkan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan Welly Kristanto menegaskan, tidak ada satu pun SPPG yang dihentikan secara permanen. “Tak ada yang disuspensi permanen. Ada suspensi itu hanya karena keuangannya belum cair,” ujarnay ditemui di ruangvkerjanya Kamis (30/7/2026).
Welly menjelaskan, dari enam SPPG yang berada di Kecamatan Karas, saat ini hanya satu dapur yang masih beroperasi. Lima lainnya untuk sementara menghentikan pelayanan sambil menunggu pencairan dana operasional. “Dari total enam SPPG di Kecamatan Karas, yang operasional hanya satu. Yang lain berhenti sementara karena dana operasional belum cair,” imbuhnya.
Menurut dia, sejumlah SPPG yang terdampak berada di wilayah Temboro, Pandean, Banjarejo, hingga Ginok, Karasa Sobontoro. Salah satu dapur menghentikan operasional mulai Kamis (30/7) karena masih menunggu transfer dana. Meski demikian, Welly memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam jangka panjang.“Yang terbaca saat ini baru enam. Penyebabnya memang transfer keuangannya belum masuk,” ucapnya.
Ia mengatakan, Pemkab Magetan masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pencairan anggaran sehingga seluruh dapur MBG dapat kembali beroperasi.
Sementara itu, Petugas Satuan Tugas (Satgas) MBG Magetan Awang Arifaini Rudin mengatakan, BGN menargetkan pembentukan 84 SPPG di Kabupaten Magetan. Saat ini 61 dapur telah siap beroperasi, sedangkan sembilan dapur lainnya masih dalam tahap penyelesaian.“Jumlah penerima manfaat dari sektor pendidikan di Magetan sebanyak 106.518 orang yang meliputi siswa dan tenaga kependidikan. Saat ini yang sudah menerima manfaat mencapai 97.997 orang atau sekitar 92 persen,” kata Awang.
Menurut Awang, layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan terus diperluas seiring pembaruan data penerima manfaat dari Badan Gizi Nasional.
