Connect with us

Pol&Pem

DPRD Magetan Mediasi Anggota PPDI Yang Tak Terakomodir BPJS.

Published

on

DPRD Magetan Mediasi Anggota PPDI Yang Tak Terakomodir BPJS.

Rasi Fm – DPRD Kabupaten Magetan melakukan mediasi kesulitan Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI ) Kabupaten Magetan yang tidak terakomodir kebutuhan pelayanan BPJS. Ketua DPRD Kabupaten Magetan Sujatno mengatakan, melalui mediasi yang menghadirkan perwakilan PPDI, BPJS serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan ratusan anggota PPDI yang merupakan staf perangkat desa bisa diakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan oleh BPJS. Sebanyak 197 staf kantor desa di Magetan tidak terakomodir BPJS karena tidak masuk struktur organisasi dan tata kerja SOTK kepala desa, sekretaris desa, pamong perangkat desa kewilayahan dan tekhnis.
Menurut Sujatno pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk mencover premi BPJS anggota PPDI yang tidak masuk SOTK, namun masih terkendala sejumlah aturan. Kegiatan mediasi dengan sejumlah pihak diharapkan akan mampu mencari solusi mekanisme alokasi anggaran untuk mengcover premi BPJS perangkat desa yang tidak masuk SOTK.
“Dari pemerintah daerah itu jelas sudah mengalokasikan anggaran untuk mengcover BPJS perangkat desa Magetan. Tetapi ada beberapa kendala tekhnis aturan aturan yang ini harus kita sinkronkan. Dari keputusan yang ada nanti kita komunikasikan, diskusikan bagaimana untuk mengcover BPJS itu aturannya ada,” ujarnya.
Sementara Ketua PPDI Kabupaten Magetan Nanang Ari Purnomo mengatakan, sebanyak 197 staf perangkat desa di Magetan tidak terokomodir BPJS karena terkendala sejumlah tekhnis aturan. Pemerintah daerah Kabupaten Magetan sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk iuran BPJS ratusan staf perangkat desa namun masih terkendala aturan dan tekhnis sehingga belum bisa mengakomodir ratusan perangkat desa mendapat haknya dalam pelayanan kesehatan BPJS. Pelayanan kesehatan BPJS menurut Nanang sangat berarti bagi staff perangkat desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit.
“Sesuai dengan Perpres 64 tahun 2020 itu sebenarnya juga bisa, langsung pemerintah daerah dalam hal ini pemberi kerja mengalokasikan yang 4 persen yang 1 persen dari pesera sendiri. Peserta siap, kami sudah menginventarisir dari seluruh staff untuk 19 ribu yang satu persen itu siap. Karena faktor penggaji perhitungannya berdasarkan UMK. UMK 1.900.000 itu peserta cuma kena 19.000, sangat ringan untuk satu keluarga,” katanya.
Dari hasil audiensi yang dilaksanakan di ruang serbaguna Gedung DPRD Kabupaten Magetan antara DPRD Kabupaten Magetan dengan sejumlah OPD, BPJS dan perwakilan PPDI, Dewan akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kendala tekhnis yang dialami pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan BPJS staff perangkat desa bisa diselesaikan. (DmS)

Baca Juga:  Kunjungi DPC PDIP Magetan, Ini Yang Disampaikan Johan Budi.

 71 total views,  6 views today