RASI MEDIA – Sebanyak 12 rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD, ditunda pelaksanaannya pada tahun 2026. Penundaan ini dilakukan menyusul arahan dan masukan dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terkait tahapan pelaksanaan program yang dinilai masih perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan. Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Magetan, Sudiro, mengatakan seluruh kegiatan yang bersumber dari pokir untuk sementara tidak dilaksanakan. “Semua kegiatan yang masuk melalui pokir memang sementara tidak kita laksanakan. Berdasarkan masukan dari tim KPK, kegiatan pokir harus dipending karena tahapan pelaksanaannya mungkin kurang sesuai,” jelas Sudiro saat ditemui di Pendopo Surya Graha Magetan, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, penundaan tersebut tidak berdampak pada program perbaikan RTLH yang bersumber dari anggaran reguler dinas. Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan program tersebut tetap berjalan sesuai perencanaan. Melalui program perubahan anggaran atau PAK, Dinas Perumahan Magetan mengalokasikan perbaikan sekitar 69 rumah.
Selain dari APBD, Magetan juga mendapatkan bantuan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sebanyak 800 unit rumah pada tahun ini. Sudiro menjelaskan, pelaksanaan BSPS memiliki mekanisme tersendiri, mulai dari pengusulan, verifikasi penerima hingga penetapan melalui surat keputusan pemerintah pusat.
Sementara itu, penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Anggaran perbaikan telah dialokasikan setiap tahun melalui APBD. Jika kebutuhan penanganan melebihi anggaran yang tersedia, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pos Belanja Tidak Terduga atau BTT. Sudiro menyebut, secara keseluruhan terdapat lebih dari seribu rumah tidak layak huni yang mendapatkan program perbaikan di Magetan tahun ini, di luar usulan melalui pokir. “Total tahun ini ada seribu lebih RTLH yang dilaksanakan di luar pokir. Semoga semua bisa selesai di akhir tahun ini,” pungkasnya.
Penundaan 12 rumah melalui pokir ini menjadi perhatian di tengah proses hukum dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Magetan. Sebelumnya, tiga anggota DPRD Kabupaten Magetan, yakni Ketua DPRD periode 2024–2029 Suratno, Juli Martana, dan Jamaludin Malik, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pokir periode 2020 hingga 2024.
Perkara tersebut berkaitan dengan realisasi dana hibah sekitar 242,9 miliar rupiah dari total rekomendasi 335,8 miliar rupiah. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam proses pengelolaan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan, termasuk pemotongan dana serta manipulasi proposal dan laporan pertanggungjawaban.
