RASI MEDIA – Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengejar percepatan pendataan masyarakat melalui program Perlindungan Sosial (Pelinsos). Hingga November 2026, pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan baru mencapai sekitar 17 persen. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmy Kurniarto, mengatakan pemerintah daerah menargetkan pendataan KPM PKH existing melampaui 20 persen pada pekan ini. Selanjutnya, capaian pendataan diharapkan menembus 50 persen pada akhir November dan mencapai 100 persen pada Desember 2026. “Yang diutamakan sampai pelaksanaan November ini adalah KPM existing. KPM PKH harus didaftarkan semuanya. Sekarang angkanya baru 17 persen. Targetnya minggu ini di atas 20 persen, akhir November kalau bisa sudah di atas 50 persen, dan Desember harus 100 persen,” ujar Elmy.
Menurut Elmy, pendataan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Perlindungan Sosial yang berlaku secara nasional. Program ini tidak hanya menyasar masyarakat penerima bantuan sosial, tetapi juga seluruh keluarga yang berpotensi membutuhkan perlindungan sosial, baik yang dinilai layak maupun belum layak menerima bantuan. Dinas Sosial Magetan mencatat terdapat sekitar 686.000 jiwa yang menjadi cakupan pendataan. Untuk mempercepat proses tersebut, Dinsos melakukan sosialisasi dan menggerakkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga ketua RT dan RW. Elmy berharap keterlibatan berbagai unsur tersebut dapat mempercepat pendataan melalui peran agen Pelinsos di lingkungan masing-masing. “Ini gerakan nasional. Sekarang bukan lagi kabupaten atau kota tertentu yang menjadi prioritas atau uji coba. Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia harus melaksanakan Pelinsos,” katanya.
Elmy menjelaskan, agen Pelinsos bertugas membantu masyarakat melakukan pendataan melalui aplikasi. Mereka dapat mendatangi keluarga yang dinilai rentan, menanyakan kondisi sosial ekonomi serta bantuan yang sudah diterima, kemudian memasukkan data sesuai pilihan dan parameter yang tersedia dalam sistem. Dia menegaskan, agen Pelinsos bekerja secara sukarela dan tidak boleh meminta imbalan kepada masyarakat. “Ini sifatnya sukarelawan. Tidak boleh memungut apa pun kepada masyarakat yang didaftarkan,” tegasnya.
Melalui aplikasi tersebut, data masyarakat akan terintegrasi dengan sejumlah basis data kementerian dan lembaga, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, BPJS, data kependudukan, hingga Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pencocokan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data kepemilikan aset dan administrasi lainnya. Dengan demikian, pengusulan bantuan tidak hanya berdasarkan informasi yang dimasukkan oleh petugas pendataan.
Saat ini, program Pelinsos telah mencakup beberapa jenis bantuan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ke depan, cakupannya direncanakan berkembang untuk program bantuan lain, termasuk bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Elmy mengatakan, masing-masing program bantuan tetap memiliki parameter dan persyaratan tersendiri. Namun, data dasar yang digunakan akan mengacu pada sistem pendataan yang sama. Masyarakat juga diberi ruang untuk mengajukan usulan maupun menyanggah data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya.”Intinya, masukkan yang berhak dan keluarkan yang sudah tidak layak. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan menyanggah apabila ada penerima bantuan yang dinilai sudah tidak layak,” jelasnya.
Untuk mengikuti pendataan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Pelinsos dan mendaftarkan diri secara mandiri. Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan bantuan agen Pelinsos di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Elmy berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga pendataan dapat selesai sesuai target. Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
