RASI MEDIA – Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) mengingatkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada 2027. Persoalan tersebut muncul akibat adanya ketidakjelasan atau antinomi norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya terkait persyaratan masa jabatan calon kepala desa. Ketua DPC APSI Magetan, Jainal Faizin, mengatakan, ketidaksesuaian ketentuan Pasal 33 dan Pasal 118 berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kesempatan kepala desa yang sudah menjabat dua periode untuk kembali mencalonkan diri. “Di Pasal 33 disyaratkan adanya pernyataan bahwa calon kepala desa belum pernah menjabat dua periode. Sementara di Pasal 118 terdapat ketentuan peralihan yang mengatur berbeda. Ini menimbulkan ambiguitas dan belum ada formula yang memberikan kepastian hukum,” ujarnya Jainal dalam diskusi publik tentang antinomi regulasi Pilkades di Magetan, Sabtu (14/11/2026)
Menurut Jainal, ketidakjelasan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa pencalonan, tetapi juga dapat menyeret calon kepala desa, panitia Pilkades, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke dalam persoalan hukum. Dia mencontohkan, di sejumlah daerah yang telah melaksanakan Pilkades, muncul persoalan terkait surat pernyataan calon yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Calon yang secara faktual telah menjabat dua periode disebut membuat pernyataan dengan redaksional seolah-olah belum memenuhi batas masa jabatan. “Jangan sampai calon membuat surat pernyataan yang tidak sesuai fakta. Ketika panitia meloloskan calon yang secara administratif bermasalah, kemudian ditemukan unsur pidana, siapa yang bertanggung jawab? Panitia dan BPD juga bisa terseret,” katanya.
Jainal berharap Pemerintah Kabupaten Magetan, DPRD, dan perwakilan kepala desa segera duduk bersama untuk merumuskan solusi sebelum tahapan Pilkades dimulai. APSI juga membuka kemungkinan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi apabila ketidakjelasan norma tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Magetan, Pangayoman, mengatakan, terdapat sejumlah alternatif untuk mengantisipasi persoalan regulasi tersebut. Salah satunya dengan menata persyaratan administrasi calon kepala desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPRD Magetan, kata dia, juga sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD sebagai salah satu upaya memberikan kepastian dalam pelaksanaan Pilkades. “Alternatifnya ada beberapa. Pertama, menata administrasinya. Kedua, kami sedang menyusun Perda inisiatif DPRD. Kemudian bisa juga menunggu perubahan undang-undang, judicial review di Mahkamah Konstitusi, atau menunggu Permendagri yang diharapkan memperjelas ketentuan tersebut,” kata Pangayoman.
Dia menegaskan, pemerintah daerah dan DPRD perlu berhati-hati agar persoalan persyaratan calon tidak menjadi masalah hukum setelah Pilkades dilaksanakan. Menurutnya, dokumen administrasi harus menggambarkan kondisi calon yang sebenarnya.
Ketua DPW APSI Jawa Timur, Tatik Sri Wulandari, menambahkan, persoalan ketidaksesuaian norma dalam regulasi Pilkades tidak hanya menjadi perhatian Magetan, tetapi juga sejumlah daerah lain yang akan menggelar pemilihan kepala desa serentak.
Menurut dia, diperlukan aturan teknis yang lebih jelas untuk memastikan persyaratan calon, terutama bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode dan berencana kembali maju. “Karena belum adanya kesesuaian ketentuan, peraturan lebih lanjut dari pemerintah penting untuk ditunggu sebagai tata laksana pelaksanaan Pilkades,” ujar Tatik.
Selain menunggu regulasi baru, Tatik menyebut judicial review ke Mahkamah Konstitusi dapat menjadi salah satu jalur penyelesaian untuk meminta kejelasan mengenai norma yang dipersoalkan.APSI berharap pemerintah segera memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan Pilkades 2027 tidak justru menimbulkan persoalan pidana maupun sengketa akibat perbedaan penafsiran regulasi.
