RASI MEDIA – Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP) Kabupaten Magetan menyebut penurunan harga jagung di tingkat petani bukan disebabkan terbitnya surat edaran (SE) kementerian. Kebijakan tersebut justru bertujuan mengendalikan harga jagung agar tidak melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Kepala Bidang Pangan DLHP Kabupaten Magetan, Awang Arifaini Rudin, mengatakan intervensi pemerintah dilakukan untuk menjaga harga jagung tetap terkendali, terutama agar harga di tingkat peternak tidak terlalu tinggi. “Justru SE itu tujuannya untuk pengendalian harga. Ketika harga jagung terlalu tinggi di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah, perlu dilakukan pengendalian,” ujar Awang.
Menurut Awang, selama lebih dari setahun terakhir harga jagung sempat berada di kisaran Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per kilogram di tingkat petani. Harga tersebut dinilai jauh di atas harga acuan pemerintah. Dia menjelaskan, intervensi pemerintah melalui pengaturan harga diharapkan membuat harga jagung kembali mengikuti ketentuan HAP dan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Memang harga jagung yang terlalu tinggi itu tidak sehat. Karena itu, pemerintah melakukan intervensi agar harga jagung tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan harga acuan pemerintah,” katanya.
Awang menambahkan, Perum Bulog juga memiliki peran dalam menyerap jagung hasil panen petani. Namun, pembelian jagung oleh Bulog tetap mengacu pada ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga Rp 6.400/kg dengan kadar air mak 15℅. “Bulog pada prinsipnya menerima jagung, tetapi pembeliannya tetap sesuai ketentuan pemerintah atau harga acuan pembelian,” jelasnya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap harga jagung lebih terkendali sehingga petani tetap mendapatkan kepastian pasar, sementara peternak tidak terbebani tingginya harga bahan baku pakan.