RASI MAGETAN – Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Ratno, turun langsung ke sungai tempat pembuangan limbah PG Poerwodadie di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo. Politisi PKB tersebut bahkan masuk ke area pabrik, meninjau lokasi buangan yang menjalani proses pendinginan dengan sistem spray pond. Ratno juga sempat “nyawuk” air yang dilaporkan warga terasa panas.
“Kemarin ada laporan dari warga terkait hangatnya air sungai yang kemungkinan tercemari. Kami dapat penjelasan dari pihak pabrik, dan kita akan cari penyelesaiannya. Saat ini pabrik juga sedang sulit karena ada ribuan ton gula yang tidak terserap,” ujarnya.
Ratno mengaku hasil “nyawuk” air buangan, yang merupakan air pendingin proses pembuatan gula PG Poerwodadie, memang terasa hangat. Untuk memastikan apakah itu termasuk pencemaran atau tidak, ia berjanji akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak, termasuk warga. “Airnya hangat. Itu untuk radiator. Nanti kita lihat dari DLH, apakah kandungan airnya termasuk pencemaran atau tidak,” imbuhnya.
Selain soal air, Ratno juga menanggapi keluhan warga Desa Manisrejo terkait debu di lapangan pengangkutan truk tebu. Menurutnya, pihak PG akan mencarikan solusi, seperti mengaspal atau melakukan paving sesuai permintaan warga. “Yang dikeluhkan itu landasan becek saat musim hujan dan berdebu saat kemarau. Mungkin tahun 2026 bisa jadi PR bersama untuk diperbaiki,” ucapnya.
Tasnan, salah satu warga Desa Manisrejo, mengaku debu dari lapangan pengangkutan truk sudah terjadi sejak lima tahun lalu, sejak terminal truk dipindah ke sebelah timur pabrik. Pria yang pensiun dari PG Poerwodadie tahun 2008 itu menuturkan keluhan warga selama ini tidak pernah ditanggapi perusahaan. “Sudah lima tahun ini debu tidak ditanggapi. Warga minta disiram, tapi tidak pernah dilakukan,” katanya.
Ratno menegaskan dalam waktu dekat akan menggelar RDP dengan pihak-pihak berkompeten, termasuk DLH, Komisi IV DPRD, perwakilan pabrik, dan warga. Harapannya, solusi terbaik bisa ditemukan agar keberadaan PG tetap bermanfaat bagi masyarakat. “Kita sepakat warga tidak akan mengganggu proses produksi, sudah baik secara kekeluargaan. Setelah ini kita akan undang DLH dan Komisi IV, bersama pihak pabrik kita cari titik temu akar permasalahannya,” pungkasnya (DmS)
