RASI MEDIA – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap nelayan yang selama ini terbebani tingginya biaya operasional saat melaut.
“Pertama, tentu kebijakan ini patut kita apresiasi. Ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden kepada nelayan. Jeritan nelayan akibat lonjakan harga BBM akhirnya didengar,” kata Riyono dalam keterangannya, Minggu (20/7/2026).
Meski mengapresiasi kebijakan tersebut, Riyono mengingatkan keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh penetapan harga, tetapi juga kepastian ketersediaan stok dan kelancaran distribusi hingga benar-benar diterima nelayan. Menurut dia, subsidi sebesar Rp3.600 per liter harus mampu menjaga keberlangsungan usaha perikanan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Subsidi Rp3.600 per liter harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha perikanan agar mampu menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor ini,” ujarnya.
Riyono juga meminta Pertamina mengawal penyaluran kuota BBM harga khusus bagi nelayan agar tepat sasaran. Ia menekankan kuota sebanyak 400.000 ton harus dipastikan tersedia, mulai dari stok hingga rantai pasok di lapangan, sehingga dapat dinikmati nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
“Kuota 400.000 ton dengan subsidi Rp3.600 per liter harus diamankan oleh Pertamina. Mulai dari stok hingga rantai pasoknya harus dipastikan berjalan lancar sehingga benar-benar sampai kepada nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 GT,” tegasnya.
Menurut Riyono, tingginya harga BBM dalam beberapa bulan terakhir telah menyebabkan aktivitas penangkapan ikan menurun di sejumlah wilayah perairan, seperti Laut Natuna Utara, Maluku, Laut Jawa, hingga Papua. Dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga buruh kapal dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
“BBM menyumbang sekitar 60 persen biaya operasional nelayan. Karena itu, kita harus memastikan sektor hulu perikanan, mulai dari penangkapan, pengolahan, hingga ekspor hasil perikanan, terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Riyono.
