RASI MEDIA — Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri dan Dinas Sosial Kabupaten Magetan menggelar Sosialisasi dan Edukasi Elektronifikasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT). Langkah digitalisasi ini bertujuan untuk mengedukasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos, Irwan Prabowo, menjelaskan bahwa kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mengawal distribusi bantuan pemerintah agar tidak menyimpang dari tujuan awal. “Ini bersama dengan BI Kediri memastikan, tadi, bantuan sosial tepat sasaran. Jadi kita memberikan sosialisasi dan edukasi, ya kan, intinya tadi, penggunaan bansos, pencairan bansos, supaya bansos digunakan sesuai dengan tujuan program,” ujarnya ditemui di Gedung PGRI Magetan Kamis (18/6/2026).
Irwan menambahkan bahwa peralihan ke sistem non-tunai berbasis rekening perbankan memberikan fleksibilitas penuh bagi para penerima dalam mengakses dana mereka. “Kalau sekarang karena sudah menggunakan rekening ya, cara non-tunai, jadi KPM itu bisa langsung mencairkan dana bantuan sosial, ya di kantor bank, cabang, bisa di ATM, kita melalui agen,” imbuhnya.
Terkait proses verifikasi data warga dan penentuan kelayakan penerima bantuan, Irwan menegaskan adanya proses pengecekan lapangan yang ketat serta keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemeringkatan data kemiskinan.
Alur Pencairan Anggaran Bansos Model Baru
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmy Kurniarto Widodo, menerangkan bahwa mekanisme pengisian saldo rekening bansos saat ini mengalami perubahan signifikan dibandingkan regulasi terdahulu. “Kalau dulu, buka rekening ATM itu langsung ada uangnya. Kalau sekarang enggak. Jadi bank harus melaporkan dulu, tidak langsung ada uangnya, tapi di-injek dulu uangnya setelah PPK mengajukan permintaan uangnya kepada Menteri Keuangan, ke Bank Penyalur Induknya sana, BNI Pusat sana, baru yang terkonfirmasi distribusi tadi, baru diisi uangnya, di-top up-lah,” kata Elmy.
Penyaluran bantuan non-tunai berbasis digital ini bukan tanpa kendala. Elmy mengakui hambatan terbesar di lapangan adalah keterbatasan pemahaman warga terhadap birokrasi perbankan serta kendala teknis kartu ATM.”Kita mengandalkan pendamping. Karena pendamping yang di perkecamatan itu mengelola PKH, anggota itu 200 sampai 300. Karena, mohon maaf, yang menerima PKH itu banyak terkendala terkait akses dan literasi tentang bank. Seperti PIN-nya lupa, naruh buku rekening di mana lupa, kalaupun naruh rusak, terus belum nanti ATM-nya itu tidak terkelola dengan baik, rusak, hilang. Seringkali itu masalahnya. Makanya kita mengandalkan pendamping tadi,” katanya.
Dalam memperluas jangkauan pencairan, pemerintah juga mengoptimalkan keberadaan jaringan agen bank di tingkat desa yang dikelola oleh warung atau toko kelontong milik warga.”Agen itu kan agen itu sebagai kepanjangannya bank. Kan toko warung yang punya sebagai agen BNI kan dia bisa menyalurkan. Meskipun ada upah ya. Kita diharapkan kan itu masih, enggak boleh banyak,” ujar Elmy
Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Elektronifikasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) menurut Elmy mengintegrasikan seluruh elemen pendukung, mulai dari instansi vertikal, pemerintah daerah, hingga aparat tingkat teknis guna memastikan kelancaran infrastruktur digital di wilayah Magetan. ” Ini acaranya BI Kediri, kemudian Pak Irwan itu Kemensos dari Direktorat Bansos, yang kita hadirkan itu KPM, Kelompok Penerima Manfaat, didampingi oleh PKH-nya sama agen bank. Kalau yang OPD, kita memastikan teknis itu oleh Dinas Disbenduk. Terus sistem oleh Kominfo. Untuk memastikan, kan kita ngomong digital kan harus ada sinyal nih. Kita mau amankan itu,” pungkasnya.
