RASI MEDIA — Ketua DPRD Magetan Riyin Nur Asiyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Pernyataan itu disampaikan Riyin saat membuka Rapat Paripurna Penjelasan Bupati terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. “Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah yang diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan umum, pelayanan publik yang lebih baik, serta mampu meningkatkan daya saing daerah,” kata Riyin dalam rapat paripurna.
Riyin mengatakan proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
Setelah menyampaikan pengantar tersebut, Riyin mempersilakan menyampaikan
Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan 2027 sebesar Rp1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,464 triliun.
Rancangan APBD 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada 14 Agustus 2026. Suyatni menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Suyatni mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. “Masalahnya kalau kita berlari tanpa panduan arah, tanpa kompas, seringkali kita bisa tersesat dan pada akhirnya juga tidak sampai-sampai di tempat tujuan,” ujar Suyatni.
Menurut Suyatni, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut.
Suyatni juga memaparkan sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi Magetan. Di antaranya perubahan iklim, ancaman El Nino terhadap sektor pertanian, ketegangan geopolitik, serta perkembangan digitalisasi. “Perubahan iklim, termasuk El Nino yang berpotensi terjadinya kekeringan pada kuartal kedua tahun 2026, jelas ini akan berpotensi mengganggu sektor pertanian kita,” katanya.
Selain persoalan ekonomi dan pertanian, Suyatni menyoroti meningkatnya kejadian kebakaran di Magetan. Berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2025 tercatat 65 kejadian kebakaran. Sementara hingga 8 September 2026 jumlahnya telah mencapai 135 kejadian atau meningkat lebih dari dua kali lipat. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan personel pemadam kebakaran agar pelayanan penanganan kebakaran dapat berjalan optimal.
Di sektor ekonomi, Suyatni menyebut pertumbuhan ekonomi Magetan meningkat dari 5,41 persen pada 2025 menjadi 5,85 persen pada 2026. Angka tersebut, berdasarkan pemaparan dalam rapat, melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,84 persen dan nasional 5,61 persen. Namun, pemerintah tetap harus menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan harga, menurunkan kemiskinan dan stunting, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Untuk sektor pertanian, Suyatni meminta distribusi pupuk kepada petani diperbaiki. Ia menyebut penyaluran pupuk saat ini masih berjalan lambat sehingga perlu dukungan dan komunikasi dengan pihak terkait agar distribusinya segera lancar. “Supaya alokasi distribusi pupuk kita segera lancar,” ujarnya.
