RASI MEDIA – Fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan videotron di kawasan Pasar Sayur Magetan senilai Rp 3,5 miliar. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari Fraksi Golkar, Didik Haryono, menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Didik, pendapatan pajak reklame videotron di Magetan saat ini hanya sekitar Rp 245 juta per tahun. “Karena itu menurut saya tidak rasional sekali. Saat ini pendapatan pajak reklame videotron di Magetan setahun hanya Rp 245 juta,” ujarnya melalui sambungan telepon Senin (24/8/2026)
Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan videotron yang mencapai Rp 3,5 miliar. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. “Sementara pengadaan videotron itu sampai Rp 3,5 miliar. Kira-kira butuh beberapa tahun sampai rusak, itu tidak akan dapat pengembaliannya untuk menutupi,” katanya.
Didik menilai pengadaan videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Tidak produktif dan boros itu,” tegas Didik.
Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didik meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
Pengadaan Mobil Camat Rp 5 Miliar Juga Disorot
Selain videotron, Didik juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar Rp 5 miliar. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. “Memang kondisi mobil camat itu sudah banyak yang rusak. Itu perlu diganti, saya sepakat,” ujar Didik.
Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar Rp 5 miliar yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. “Tetapi, apakah harus diganti secara bersamaan? Sehingga menyedot anggaran sampai Rp 5 miliar,” katanya.
Jalan Rusak Dinilai Lebih Mendesak
Didik mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Ia mencontohkan jalur Bendo-Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan salah satu jalur utama masyarakat. “Di satu sisi masih banyak kondisi jalan di Magetan itu rusak parah. Contohnya di jalur Bendok-Kawedanan,” kata Didik.
Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. “Sering menyebabkan kecelakaan, jalur utama,” ujarnya.
Didik menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. “Pemda selalu beralasan tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Terus nanti mana mobil dari jalan itu?” katanya.
Minta Anggaran Berdasarkan Skala Prioritas
Didik berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik. “Maksud saya berharap dalam menentukan pos anggaran itu didasarkan pada skala prioritas. Bukan sekadar butuh,” pungkas Didik.
