RASI MEDIA — DPRD Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyoroti anggaran pengadaan kendaraan untuk kebutuhan pemerintahan yang meningkat dari sekitar Rp 6,4 miliar menjadi Rp 7,2 miliar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketua DPRD Magetan Riyin Nur Asiyah mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD memeriksa satu per satu komponen anggaran untuk memastikan penggunaan uang daerah memiliki peruntukan yang jelas. “Kita setiap rapat Badan Anggaran memang verifikasi satu per satu. Kita gotong royong secara detail membaca anggaran. Dari mobil yang kita anggarkan hanya Rp 6,4 miliar kok menjadi Rp 7,2 miliar. Itu sisanya untuk apa?” kata Riyin saat ditemui, Kamis (24/9/2026).
Menurut dia, setelah DPRD meminta penjelasan, pemerintah daerah menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut antara lain untuk kendaraan Tim Penggerak PKK serta beberapa unit sepeda motor roda dua untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Magetan.
Riyin mengatakan, kendaraan untuk Tim Penggerak PKK tidak semata-mata digunakan oleh ketua organisasi tersebut. Pemerintah daerah menjelaskan kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan para pengurus Tim Penggerak PKK. “Itu tidak hanya dipakai oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, tapi dipakai untuk seluruh pengurus dari Penggerak PKK. Karena mobil PKK sudah sejak 2008 tadi disampaikan Ibu,” ujarnya.
Selain kendaraan untuk PKK, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi kecamatan. Menurut Riyin, setiap penambahan anggaran harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, peruntukan, dan perangkat daerah yang akan menggunakannya. “Kalau kita rapat Badan Anggaran itu kan pelurusan, karena uang itu larinya ke mana, dipakai mana, harus jelas,” kata Riyin.
Ia menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan bersama antara Banggar DPRD dan pemerintah daerah. DPRD, kata dia, tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga memeriksa kebutuhan setiap pengadaan agar belanja daerah tetap memiliki skala prioritas. “Memang tidak semua harus hilang. Kalau hilang bagaimana jalannya pemerintahan? Jadi kita harus prioritas, setelah yang urgent apa dan yang tidak apa,” ujarnya.
Riyin mengatakan, kenaikan belanja modal dalam APBD Magetan juga dipengaruhi adanya tambahan atau penghargaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tambahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal meskipun di sisi lain terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
