RASI MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Magetan menyelenggarakan Diskusi Publik Program I-SEE (Inclusive System for Effective Eye Care) sebagai langkah mendorong kebijakan layanan kesehatan mata yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Ki Magetan, dan diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari Penjabat Sekretaris Daerah, Program Manager dari Para mitra, Kepala Bappeda Litbang, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), jurnalis, serta sejumlah undangan lainnya.
Program Manager dari Yayasan Paramitra , Asiah Sugiyanti, S.Pd., mengatakan, program I SEE bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mata yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat. “Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tenaga kesehatan adalah untuk mendukung pencapaian target SDGs bidang kesehatan di tingkat lokal,” ujarnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Muchtar Wachid, dalam sambutannya mengatakan, untuk mendorong kebijakan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh warga, keberhasilan program seperti I-SEE sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. “Kegiatan ini juga menjadi bagian dari respons Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap tantangan nyata di lapangan, seperti keterbatasan transportasi, infrastruktur yang belum ramah disabilitas, serta minimnya informasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan mata secara berkala,” katanya.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, Elmy Kurnianto Widodo, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, arah pembangunan daerah saat ini difokuskan pada pencapaian SDGs, khususnya tujuan ketiga, yakni kesehatan yang baik dan kesejahteraan melalui pelayanan kesehatan mata yang inklusif dan berkelanjutan dimana setiap OPD dapat mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti Dinas Sosial yang bisa berkolaborasi dengan puskesmas untuk menyelenggarakan skrining kesehatan mata secara massal bagi masyarakat. “Menjawab tantangan tersebut, implementasi SDGs menuntut partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, parlemen, akademisi, pakar, pelaku usaha, filantropi, media, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi penyandang disabilitas. Prinsip utama dalam SDGs meliputi universalitas, integrasi, dan inklusivitas dengan semangat “No One Left Behind” — tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal,” ujarnya.
Sementara paparan dari perwakilan jurnalis di Magetan Sukoco, mengatakan, kepedulian masyarakat terhadap pemeriksaan mata dari data kasus secara masional dinilai masih rendah karena sejumlah permasalahan diantaranya minimnya pemahaman pentingnya memelihara kesehatan mata dan pemahaman mahalnya biaya periksa mata dan minimnya sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis yang juga menyediakan fasilitas pemeriksaan mata. “Data nasional yang memperlihatkan kesadaran dan perilaku masyarakat bahwa terdapat 45% masyarakat belum pernah periksa mata, 49% masyarakat baru periksa saat sudah rabun, dan hanya 1 dari 10 masyarakat rutin memeriksakan mata ke dokter. Solusi inklusif dan rekomendasi diantaranya adanya edukasi massal di posyandu dan desa, klinik mata keliling inklusif, sosialisasi program gratis lebih intensif, pendamping komunitas untuk lansia dan disabilitas,”
Melalui diskusi publik yang digelar secara interaktif dan partisipatif ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan untuk merumuskan solusi yang dapat menjadi landasan kebijakan daerah dan diimplementasikan secara luas hingga ke tingkat masyarakat akar rumput. Dalam dialog tersebut disepakati komitmen bersama untuk menjalin kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan daerah yang lebih responsif, ramah disabilitas, serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat dengan adanya kebijakan layanan kesehatan mata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian SDGs, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan angka kebutaan dan secara tidak langsung membantu menekan angka kemiskinan di Indonesia. (DmS)
