RASI FM – Anggota Komisi IV DPRRI Riyono atau Riyono caping meminta para menteri Kabinet Merah Putih sigap menindaklanjuti kebijakan menerapkan non kuota dalam impor bagi produk yang belum mampu di produksi dalam negeri oleh Presiden Prabowo Subiyanto. Kebijakan tersebut menurut putra kelahiran Magetan tersebut merupakan kebijakan yang memberikan ruang yang luas buat pemain lokal dan kecil bisa melakukan impor untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. “Kebijakan Prabowo tentang non kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan asta cita nasional, kebijakan ini harus di sambut oleh semua pihak,” ujar Anggota Komisi IV DPR FPKS melalui pesan singkat Rabu (16/4/2025)
Riyono menambahkan, kebijakan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada petani, nelayan dan juga produk lokal yang sudah eksis tanpa adanya produk impor” imbuhnya.
Menurut Riyono kebijakan ini tepat untuk menghilangkan praktek memburu rente impor serta kartel yang sering merugikan Indonesia dengan nilai trilyunan. Politisi PKS tersebut mengingatkan agar para menteri jangan ada yang tidak siap menerjemahkan kebijakan presiden. “Menteri jangan sampai tidak siap menerjemahkan keputusan Prabowo. Kebijakan yang bagus tapi teknis tidak bisa diterjemahkan oleh menteri akan membuat kerugian bagi Presiden,” ucapnya.
Kuota impor menurut penulis buku “Impor Politik Pangan Indonesia“ adalah bagian dari hambatan dalam perdagangan internasional, dan praktik tersebut tidak baik bagi perekonomian nasional. Karena kuota impor akan menaikkan harga secara agregat di level konsumen sehingga konsumen membayar lebih mahal dari seharusnya. Selain itu, kuota impor juga akan menjadi tempat untuk mencari rente ekonomi para importir besar. “Jadi kebijakan menghapuskan kuota impor sudah tepat jika dilihat dari kacamata ilmu ekonomi. Namun, itu jika terjadi dalam situasi normal,” katanya.
Penghapusan kuota impor menurut Riyono caping akan membuka kran impor menjadi semakin besar, maka menurutnya langkah tersebut sebaiknya khusus produk impor yang kaitannya sebagai bahan baku, bahan penolong dan barang modal karena sifatnya sebagai penopang produksi industri ekspor. “Kebijkan mempermudah impor untuk bahan input bagus dijalankan karena akan menunjang produksi ekspor kita lebih baik. Yang perlu diperhatikan adalah dampak ke umkm dan industri lokal kita jangan sampai kalah saing dari sisi harga dan mungkin juga kualitas,” pungkasnya. (DmS)
