Legislatif

301 Pokir DPRD Magetan Dicoret, Pangayoman: Momentum Evaluasi  DPRD dan Pemerintah Daerah Perbaiki Mekanisme Serta Tata Kelola Penganggaran Agar Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Published

on

RASI MEDIA – Sebanyak 301 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Magetan batal direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026. Wakil Ketua DPRD Magetan, Pangayoman, menegaskan pokir bukan hak anggota Dewan, melainkan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil rakyat. Menurut Pangayoman, pembatalan tersebut menjadi momentum evaluasi bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme serta tata kelola penganggaran agar sesuai ketentuan perundang-undangan. “Pokir itu bukan hak anggota Dewan, melainkan aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Dewan. Fungsi Dewan adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat,” kata Pangayoman kepada Rasi Media.

Dia menjelaskan, aspirasi masyarakat dihimpun melalui kegiatan reses maupun rapat dengar pendapat. Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan. Terkait pembatalan 301 usulan, Pangayoman menyebut persoalan utamanya terletak pada mekanisme penganggaran. Usulan yang semestinya masuk dalam pembahasan APBD induk 2026 justru dimasukkan saat pembahasan APBD Perubahan. “Pada saat penyusunan APBD induk 2026, ini tidak masuk. Kemudian pada saat pembahasan APBD perubahan, pokir ini masuk. Berarti ada semacam penambahan kegiatan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, penambahan kegiatan dalam APBD Perubahan harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kelengkapan administrasi dan berita acara antara DPRD dengan Bupati. Pangayoman juga mengakui adanya kelemahan dalam pemahaman dan tata kelola pokir selama ini. DPRD bersama pemerintah daerah kini melakukan pembenahan SOP agar persoalan serupa tidak terulang. “Betul, terutama dalam hal pemahaman dan tata kelolanya. Tidak hanya DPRD saja, pemerintah daerah pun juga mengakui bahwa selama ini kita kurang pencermatan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait anggaran sekitar Rp20 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk usulan tersebut, Pangayoman menyebut anggaran itu tidak digunakan dalam APBD Perubahan 2026 dan disilpakan. Meski demikian, dia memastikan perencanaan pokir untuk APBD induk 2027 telah melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pangayoman menilai pokir tetap penting untuk pemerataan pembangunan, terutama dalam menjangkau kebutuhan masyarakat desa yang belum terakomodasi dalam perencanaan pemerintah daerah. “Pokir ini sangat perlu untuk melengkapi kekurangan dari sistem perencanaannya eksekutif. Melalui reses, kita bisa masuk ke desa-desa dan melihat kondisi yang benar-benar terjadi,” ungkapnya.

Dia berharap kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah semakin baik sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang benar.”Pokir ini bisa terlaksana dengan baik apabila ada kerja sama yang baik juga antara DPRD dengan pemerintah daerah. Mekanisme itu harus semuanya dilalui dan kalau memang keliru ya diperbaiki,” pungkasnya.

 

Click to comment

Trending

Exit mobile version